Rabu, 26 November 2014
   HOME   PRODUK PERUNDANGAN   PROFIL      KONTAK KAMI    BUKU TAMU    GALERI   LINK TERKAIT    SITEMAP   






REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Oleh: I Nyoman Yoga Segara*
Abstrak
Istilah reformasi secara populer digunakan sejak bangsa Indonesia mengalami pergerakan menuju demokratisasi disegala bidang dengan meninggalkan era Orde Baru. Semenjak itu, bangsa ini mengalami era baru, salah satunya di bidang birokrasi yang dianggap banyak menyimpan masalah. Hal yang sama juga menjadi tatanan baru di lingkungan Kementerian Agama yang me-launching Reformasi Birokrasi sejak 2009. Ada banyak hal yang harus dibenahi Kementerian Agama jika ingin birokrasi menjadi lebih baik menuju kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance), terpenting lagi bagaimana menjadikan wilayah satuan kerja bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kata Kunci: reformasi, birokrasi, pelayanan publik
A. PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi dilakukan untuk pembenahan praktek birokrasi secara komprehensif menuju terwujudnya good governance. Dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien bukan hanya dari aspek organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), prosedur dan peraturan, melainkan juga pembenahan dari aspek pengawasan dan akuntabilitas yang dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan, produktivitas, daya saing, dan kinerja aparatur yang masih rendah telah menjadi hambatan birokrasi di tanah air. Persoalan yang timbul dalam dalam pemerintahan selama ini pada dasarnya menunjukkan rendahnya kemampuan dan ketiadaan sikap dari aparatur yang kurang peduli dalam hal memenuhi tuntutan masyarakat. Di samping itu, kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini masih belum sesuai dengan harapan.
B. KONSEP DAN PEMBAHASAN
1. Orientasi Reformasi Birokrasi
Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban secara professional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara memuaskan. Pembaharuan sistem manajemen pemerintahan, pendekatan dan strategi yang dapat digunakan, antara lain:
a) Menciptakan pola dasar organisasi atau lembaga pemerintah (termasuk unit pelaksana pelayanan publik);
b) Mengubah sistem manajemen kepegawaian dari manajemen ketatausahaan ke manajemen SDM aparatur;
c) Menyederhanakan dan menyempurnakan ketatalaksanaan, sistem prosedur dan mekanisme pelayanan publik;
d) Memperbaiki sistem pengelolaan barang milik Negara;
e) Menyempurnakan sistem manajemen keuangan unit pelayanan publik;
f) Mengembangkan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.
Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:
a) Kelembagaan/organisasi, yakni tepat fungsi dan tepat ukuran;
b) Budaya organisasi, yakni birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
c) Ketatalaksanaan, yakni system proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
d) Regulasi dan deregulasi birokrasi, yakni regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, berjalan secara kondusif; dan
e) SDM, yakni memiliki integritas, kompeten, professional, produktif dan sejahtera.
Peran pengawasan menjadi penting guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang ada, dan apabila terjadi perbedaan disebut temuan. Dengan demikian, fungsi pengawasan harus memberikan masukan penyempurnaan dan tindakan koreksi. Disadari bahwa paradigma pengawasan dewasa ini menempatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai konsultan dan katalisator untuk membantu pihak manajemen birokrasi pemerintah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi.
2. Rujukan Ke Arah Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut tiga aspek, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan Sumber Daya Manusia aparatur. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah area perubahan yang meliputi Kelembagaan (organisasi); Budaya Organisasi; Ketatalaksanaan; Regulasi-regulasi birokrasi; dan Sumber Daya Manusia. Sementara hasil yang ingin dicapai adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; birokrasi degan integritas dankinerja tinggi; sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; serta SDM yang berintegrasi, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
Pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dapat dijadikan contoh (best practice), yaitu Kementrian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Misalnya, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan sebagai proyek percontohan mengedepankan 3 pilar utama reformasi, yaitu:
a) Penataan organisasi, meliputi pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi, serta modernisasi organisasi
b) Penyempurnaan Proses Bisnis, yang terdiri dari penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) yang rinci, analisis danevaluasi jabatan serta analisis beban kerja, dan
c) Peningkatan Manajemen SDM, berupa pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, penyusunan pedoman dan penetapan pola mutasi, pembangunan Assessment Center, penyusunan pedoman rekruitmen, dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sedangkan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama secara resmi telah di-launching oleh Menteri Agama beberapa waktu yang lalu, dengan tujuan utama agar tercipta penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih, yang tercermin dari pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, dan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel serta terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Adapun area perubahan dalam program reformasi birokrasi di Kementrian Agama mengedepankan delapan area, antara lain:
a) Perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) yaitu birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi
b) Organisasi yang tepat ukuran danfugsi
c) Proses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, yang menunjang good governance
d) Sumber Daya Manusia aparatur yang memeliki integritas, netralitas, kompeten, kapabel, profesional, kinerja tinggi dan sejahtera
e) Regulasi yang kodusif, tepat dan tidak tumpang tindih
f) Pengawasan untuk meningkatkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
g) Akuntabilitas kinerja birokrasi, dan
h) Pelayanan publik yang memenuhi pelayanan yang berkualitas (excellent).
Paling tidak ada sembilan prinsip reformasi birokrasi di Kementerian Agama yang harus dipedomani, yakni:
a) Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik
b) Berorientasi pada peningkatan kinerja
c) Integritas
d) Akuntabilitas
e) Transparansi
f) Penegakan hukum/aturan
g) Disentralisasi/pembagian wewenang
h) Antisipasi, dan
i) Inovatif.
Secara tajam, untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, maka perlu:
a) Instruksi Menteri Agama tentang pelaksanaan reformasi birokrasi;
b) Menyusun grand strategy reformasi birokrasi secara efektif, efisien, produktif yang bebas dari praktik KKN;
c) Melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Enam Langkah Nyata
Agar reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama tidak hanya slogan saja, maka perlu langkah-langkah konkrit, antara lain:
a) Penataan organisasi, meliputi pemisahan, penggabungan, penajaman tugas dan fungsi organisasi;
b) Penyempurnaan tata laksana (business process), meliputi pembuatan analisis dan evaluasi, analisis beban kerja, risiko jabatan, dan job description;
c)  Peningkatan pelayanan public, meliputi pembuatan standar pelayanan minimal, seperti standar biaya, mutu, waktu, sarana, prasarana, informasi dan teknologi;
d) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi perumusan indicator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja;
e) Pengembangan SDM, meliputi penyusunan formasi, rekruitmen, reposisi pegawai, penciptaan system assessment center, pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang terintegrasi, peningkatan koordinasi antar unit terkait, pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi serta peningkatan disiplin pegawai;
f) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan semua kegiatan dari langkah-langkah konkrit reformasi birokrasi tersebut.
4. Pelayanan Publik yang Diharapkan di Lingkungan Kementerian Agama
Sekretaris Jenderal Kementrerian Agama, Bahrul Hayat, Ph.D, menyatakan bahwa:
a) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama menekankan pembangunan bidang agama dengan arah kebijakan pada:
1) Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama
2) Peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman dan kehidupan beragama
b) Kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pemahaman dan kehidupan beragama setidaknya menyangkut dua hal, yaitu:
1) Pelayanan kepada umat beragama agar dapat memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya
2) Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan ajaran agama dikalangan pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.
c) Ada tiga hal yang dibutuhkan dalam upaya perbaikan kinerja pelayanan public, yaitu:
1) Adanya perangkat hukum atau aturan berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui public, apa yang diputuskan
2) Adanya struktur pelaksana, prosedur dan pembiayaan yang tertuang dalam suatu prosedur operasional yang berstandar
3) Adanya control public, yakni mekanisme yang memungkinkan public mengetahui apakah pelayanan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.
d) Idealnya dalam suatu standar pelayanan dapat terlihat dengan jelas dari:
1) Dasar hukum
2) Persyaratan pelayanan
3) Prosedur pelayanan
4) Waktu pelayanan
5) Biaya
6) Proses pengaduan
C. PENUTUP
Sebagai salah satu instansi pemerintah yang sangat besar dari jumlah pegawainya dan terbanyak dari segi unit kerja yang tersebar ke pelosok, Kementerian Agama membutuhkan percepatan untuk dapat menjadi instansi yang bebas dari KKN. Hampir sama dengan situasi yang dihadapi instansi pemerintah lainnya, Kementerian Agama juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama mewujudkan reformasi birokrasi. Paling tidak ada beberapa yang dijadikan titik pijak sebagai langkah akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama antara lain organisasi, ketatalaksanaan, prosedur, dan dibidang pelayanan publik yang sekurang-kurangnya dapat dilakukan melalui enam langkah nyata seperti diuraikan di atas.
Perubahan mindset merupakan sebuah keharusan jika ingin mewujudkan perilaku baru dalam birokrasi publik. Perubahan prosedur pelayanan dari pelayanan yang cenderung kompleks dan menghambat akses warga secara wajar menjadi pelayanan yang cepat, pasti, transparan, dan responsif, hanya akan berhasil jika diikuti dengan perubahan misi dan budaya birokrasi. Selama misi utama birokrasi masih pada upaya untuk mengendalikan perilaku, akan sulit untuk mengembangkan praktik pelayanan publik yang baik.
Beberapa strategi pokok yang perlu dilakukan untuk mengubah paradigma pelayan yang dapat dilakukan dalam rangka pembenahan pelayanan publik di Indonesia adalah Pertama, mengubah budaya paternalistik/feodalisme dalam pelayanan menjadi budaya egaliter sehingga posisi antara pejabat, pegawai pemerintahan, dan pengguna jasa layanan publik adalah sama. Masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik bukanlah pihak yang meminta-minta pelayanan secara cuma-cuma, karena pada dasarnya mereka sudah membayar pelayanan itu melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan. Kedua, menegakkan kriteria efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan. Tidak semata-mata bahwa pelayanan kepada publik sudah dilakukan, namun harus memerhatikan apakah pelayanan tersebut sudah cukup cepat, mudah, dan jelas bagi masyarakat, juga tidak menghabiskan banyak biaya, terutama biaya yang seharusnya tidak perlu (tidak resmi). Ketiga, mengembangkan remunerasi berdasarkan kinerja (merit system), sehingga mendorong aparatur lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Keempat, terbuka menerima kritik yang disampaikan publik (media, LSM, dan masyarakat). Pada saat yang sama, dikembangkan juga mekanisme evaluasi secara berkala atas pelayanan yang sudah dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal. Keempat, membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang bertanggung jawab. Tidak boleh lagi ada pelayanan kepada masyarakat yang terhambat karena tidak adanya pimpinan. Keenam, orientasi kepada pelayanan pengguna jasa. Tidak seperti pelayanan yang dikembangkan sektor swasta, pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi selama ini cenderung kurang berorientasi kepada pengguna jasa.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Keuangan Republik Indonesia. Inspektorat Jenderal. Majalah Auditor, Vol. 4, No. 8, Juni-Agustus Tahun 2003
Hayat, Bahrul. Arah dan Pola Reformasi Birokrasi Kementerian Agama. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2008.
Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Ismani, HP. Etika Birokrasi. Jurnal Administrasi Negara. Vol. II, No. 1. September 2001: 31-41
Rooswiyanto, Tony. 2005. Etika Organisasi Pemerintah, Bahan Diklat Prajabatan Golongan I dan II. Jakarta: Departemen Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Pengawasan. Makalah Seminar Nasional Pengawasan, tanggal 14 s.d 16 Juli 2008.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
*Penulis adalah Widyaiswara Pusdiklat Tenaga Administrasi, Kementerian Agama RI
Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
©2008 Kementerian Agama Republik Indonesia Balai Diklat Jakarta
Halaman ini diproses dalam waktu 0.003904 detik